7 Usaha Untuk Memperbaiki Perekonomian Pada Masa Demokrasi Liberal

faktasantuy.com - Jelaskan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal? ini adalah pertanyaan yang sering muncul pada saat ulangan maupun ujian di sekolah berdasarkan pengalaman admin.

OK Sahabat seluruh hari ini kami bakal mengulas materi usaha Indonesia untuk memperbaiki perekonomian pada masa liberal Indonesia. Materi tersebut merupakan materi dengan mata pelajaran sejarah untuk kelas XII SMA. Nah jadi sebutkan usaha pemerintah pada masa demokrasi liberal untuk mengatasi masalah perekonomian?

Usaha indonesia memperbaiki perekonomian pada masa liberal

Jelaskan 7 upaya dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal? Ada berbagai usaha atau cara yang diperbuat bangsa Indonesia untuk memperbagusi perekonomian pada masa liberal, yang bakal dijelaskan dibawah ini.

Gunting Syafruddin

Usaha untuk memperbaiki perekonomian pada masa demokrasi liberal yang pertama ialah Gunting Syafrudin. Untuk mengatasi defisit anggaran sebesar Rp.5,1 miliar, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RIS Nomor PU I tanggal19 Maret 1950 meperbuat perbuatan pemotongan uang. Perbuatan Syafruddin ini diperbuat dengan cara merubah uang yang kualitasnya Rp.2,50 ke atas menjadi separuhnya.

Dengan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal tersebut, rakyat kecil tidak dimenyesalkan sebab yang mempunyai uang Rp.2,50 ke atas hanya orang kelas menengah & kelas atas. Perbuatan pemerintah ini dikenal dengan Gunting Syafruddin. Dasar kebijakan ini ialah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar supaya kualitasnya sebanding dengan jumlah barang yang tersedia

Sistem Ekonomi Gerak Benteng

Menteri Perdagangan Dr. Sumitro Joyohadikusumo menganggap bahwa di kalangan bangsa Indonesia haruslah segera ditumbuhakan kelas pengusaha. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah butuh diberi peluang untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Para pengusaha tersebut haruslah dibimbing & diberikan bantuan kredit sebab pemerintah menyadari mereka tidak mempunyai modal yang cukup.

Dengan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal yang diperbuat dengan cara bertahap, pengusaha pribumi bakal berkembang & maju. Tujuannya ialah merubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional.

Program Sumitro Joyohadikusumo ini dikenal dengan nama Gerakan Benteng. Dalam perkembangannya, Program Benteng ini tidak sukses mencapai tujuan sebab para pengusaha pribumi sangat bergantung terhadap pemerintah. Mereka kekurangan mandiri untuk mengembangkan usahanya.

Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada akhir tahun 1951 seiring dengan menigkatnya rasa nasionalisme, pemerintah Republik Indonesia meperbuat nasionalisasi De Javashe Bank menjadi Bank Indonesia. Adapun tujuan nasionalisasi ini ialah untuk menaikkan pendapatan & menurunkan anggaran ekspor serta meperbuat penghematan dengan cara drastis.

Sistem Ekonomi Ali-Baba

Menteri perekonomian Mr. Ishaq Cokrohadisuryo (pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I) memprakarsai sistem ekonomi baru yang dikenal dengan sistem ekonomi Ali-Baba. Sistem ekonomi baru ini untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali mengfotokan pengusaha pribumi, sedangkan Baba mengfotokan pengusaha nonpribumi (terutama China).

Maksud adanya usaha untuk memperbaiki perekonomian pada masa demokrasi liberal ini ialah supaya pengusaha pribumi & nonpribumi bekerja sama untuk memajukan ekonomi Indonesia. Dalam perkembangannya sistem ini mengalami kegagalan sebab pengusaha nonpribumi lebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi untuk mendapatkan bantuan kredit.

Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap dikirimkan sebuah delegasi ke Jenewa yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Misi tersebut untuk merundingkan persoalan finansial-ekonomi antara pihak Indonesia & Belanda. Akhirnya pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, antara lain sebagai berikut.

1. Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
2. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
3. Hubungan Finek didasarkan pada Undang-Undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Pemerintah Belanda tidak mau menandatangani rencana tersebut. Hal tersebut membuat pemerintah RI mengambil langkah sepihak. Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 13 Februaruari 1956 meperbuat pembubaran Uni Indonesia-Belanda dengan cara sepihak. Hal tersebut dimaksudkan untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda.

Tindak lanjut pembubaran Uni tersebut ialah pada tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani undang-undang abolisi KMB. Dampak hal tersebut banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum sanggup mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda tersebut.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Dengan masa kerja kabinet yang relatif pendek da program kerja yang berganti-ganti pada Demokrasi Liberal memunculkan ketidakstabilan politik & ekonomi, inflasi, & lambatnya pelaksanaan pembangunan.

Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk Tubuh Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut dengan Biro Perancang Negara. Tidak sama dengan kabinet sebelumnya, biro tersebut bertugas untuk mendesain pembangunan jangka panjang. Tokoh yang diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional ialah Ir. Juanda.

Biro tersebut di bulan Mei 1956 sukses menyusun rencana pembangunan lima tahun (RPLT) yang rencananya bakal dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Rencana undang-undang mengenai rencana pembangunan tersebut disetujui oleh Dewan Perwakilan pada tanggal 11 November 1958. Tetapi dampak perubahan situasi politik & ekonomi, pada tahun 1857 target & prioritas RPLT diubah melewati musyawarah nasional pembangunan (munap). RPLT tidak bisa berlangsung dengan bagus sebab hal-hal berikut.

1. Adanya ketegangan antara pusat & daerah jadi banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya sendiri-sendiri.
2. Perjuangan membebaskan Irian Barat dengan meperbuat nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia memunculkan gejolak ekonomi.
3. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat & Eropa Barat pada akhir tahun 1957 jadi pada awal tahun 1958 mengdampakkan ekspor & pendapatan negara merosot.

Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

Usaha pemerintah pada masa demokrasi liberal untuk mengatasi masalah perekonomian yang terakhir adalah Munap. Adanya ketegangan antara pusat & daerah pada masa Kabinet Juanda untuk sementara bisa diredakan dengan diadakannya musyawarah nasional pembangunan (munap).

Sebagai perdana menteri, Ir. Juanda memberikan peluang terhadap munap untuk merubah rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi, nyatanya rencana pembangunan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan bagus  sebab kesusahan dalam menentukan prioritas.

Selain itu, ketegangan politik juga tidak bisa diredakan jadi mengdampakkan pecahnya pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk menumpas pemberontakan PRRI tersebut diperlukan anggaran yang sangat besat jadi menambah defisit negara. Sementara itu, ketegangan politik  antara Indonesia & Belanda menyangkut Irian Barat juga memuncak yang memicu terjadinya konfrontasi bersenjata.

Nah itulah postingan materi sejarah usaha untuk memperbaiki perekonomian pada masa demokrasi liberal melihat sejarah diatas. Apabila ingin bertanya mengenai bagaimana pelaksanaan politik liberal di indonesia, silakan ketik di komentar dibawah.

Terima kasih telah membaca postingan sistem ekonomi liberal di indonesia. Baca Juga:

• Republik Maluku Selatan (1950-Sekarang)
• 7 Faktor Penjelajahan Samudra Oleh Bangsa Barat
• [Sejarah Lengkap] Kabinet Ali Sastromidjojo 1 dan 2

Bagi sahabat yang ingin copas isi postingan sistem perekonomian liberal, maka diinginkan untuk cantumkan sumber dengan Link Aktif Menuju ke Postingan Ini, apabila tidak dicantumkan, maka blog sahabat bakal saya laporkan ke DMCA.